JAKARTA – Pemerintah Jerman memilih berdiri di garis tengah. Di tengah memanasnya wacana boikot Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, Berlin menegaskan satu sikap: sepak bola tidak seharusnya diseret ke arena konflik politik.
Isu boikot sebelumnya mencuat setelah sejumlah tokoh sepak bola Jerman, termasuk Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Jerman (DFB) Oke Goettlich, menyerukan agar Jerman mengambil langkah tegas menyikapi kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Wacana tersebut pun berkembang menjadi perdebatan nasional.
Ketegangan dipicu oleh isu geopolitik, mulai dari klaim Amerika Serikat atas wilayah Greenland hingga ancaman tarif perdagangan tinggi terhadap sejumlah negara Eropa, termasuk Jerman. Namun, Pemerintah Jerman dengan tegas menolak menjadikan Piala Dunia sebagai alat tekanan politik.
“Boikot turnamen bukanlah pendekatan yang tepat. Perselisihan politik harus diselesaikan di tingkat politik, dan olahraga harus dibiarkan menjadi olahraga,” ujar juru bicara pemerintah Jerman, Steffen Meyer, dalam konferensi pers di Berlin, dikutip dari AFP.
Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli, menandai edisi pertama turnamen dengan format 48 tim dan penyelenggaraan lintas tiga negara.
Sebelumnya, sejumlah politisi Jerman mempertanyakan kelayakan partisipasi negaranya, terutama setelah Trump kembali meningkatkan ancaman lama untuk mencaplok Greenland—wilayah otonom milik Denmark, yang juga merupakan sekutu NATO. Situasi semakin sensitif ketika Trump menargetkan delapan negara Eropa dengan tarif perdagangan tinggi akibat perbedaan sikap politik.
Namun eskalasi tersebut belakangan mereda. Presiden AS menarik ancaman tarifnya dan menyatakan tidak akan merebut Greenland dengan kekerasan, setelah mengklaim tercapainya kesepakatan kerangka kerja bersama Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte untuk memperkuat pengaruh Amerika di kawasan Arktik.
Di puncak ketegangan, Berlin sempat mengambil sikap hati-hati. Pemerintah kala itu menyatakan bahwa keputusan boikot sepenuhnya berada di tangan asosiasi sepak bola nasional. Kini, sikap tersebut dipertegas: tidak ada dukungan pemerintah untuk boikot.
Menteri Olahraga Jerman Christiane Schenderlein menegaskan bahwa olahraga tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis.
“Olahraga tidak boleh dieksploitasi seperti ini,” ujarnya kepada harian Sueddeutsche Zeitung.
Sikap Jerman ini sekaligus mengirim pesan jelas ke publik internasional. Di tengah dunia yang semakin politis, Berlin memilih menjaga Piala Dunia tetap berada di relnya: sebagai panggung olahraga, bukan medan konflik diplomatik.
Dan bagi Jerman, Piala Dunia tetap soal sepak bola bukan soal bendera politik.
